Franstino Ndruru (24) penduduk Jalan Ampera Gunungsitoli, berhasil gemilang raih nilai terbesar mengungguli 65 orang peserta lainnya pada perlombaan karya tulis berjudul “Andai Aku Jadi Wartawan” yang disponsori “Bank Sumut” dalam rangkaian kegiatan HUT ke -65 RI yang diselenggarakan Forum Jurnalis Kepulauan Nias (FJKN), Minggu (15/8) di halaman Kantor Walikota Gunungsitoli.

Dari kutipan Frans nama Akrab Panggilan ayah-bundanya setiap hari menulis ” pekerjaan yang digeluti wartawan merupakan sebuah anugrah Tuhan dan mereka melakukan pekerjaannya dengan melihat segala kemungkinan dari berbagai tantangan, maka secara konsekuensinya wartawan telah memberi andil mengubah sejarah melalui karya tulisnya dalam bentuk berita.

Sebelum mengakhiri tulisannya Frans yang hoby musik dan pencipta lagu pop di Nias itu menulis “Andai aku Jadi Wartawan” aku akan mencari berita yang sesuai dengan kenyataan sebab berita bukan fiksi, tetapi berita selalu berdasarkan fakta publik meliputi fakta empirik dan fakta psikologis, betapa bangganya aku nanti bila jadi wartawan profesional, dihargai lewat berbagai bentuk dan jenis karya jurnalis yang dikenal dunia sebagai seorang pekerja mulia tulisnya.

Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, MSP antara lain pada sambutannya saat menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba karya tulis, tertulis mengatakan, rasa terimakasih Pembko Gunungsitoli kepada FJKN sebagai penyelenggara dalam rangkaian kegiatan HUT ke-65 RI Kota Gunungsitoli seraya mengimbau para wartawan sebagai mitra pemerintah dapat melakukan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((KIP) dengan membangun hubungan komunikasi antara semua pihak.

Sebelumnya ketua DPRD Kota gunungsitoli Sowa’a Laoli juga mengatakan ucapan terimakasih atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli dan menilai kegiatan yang diselenggarakan FJKN sebuah hal yang positip, terutama dalam rangka pembinaan dan pendekatan serta pemahaman kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan jurnalistik yang pada prinsipnya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua panitia penyelenggara lomba Samadaya Ziliwu,S.Sos antara lain melaporkan FJKN merupakan Forum Silaturahmi para Jurnalis dan beraktifitas di kepulauan Nias yang diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja para jurnalis dalam meningkatkan profesionalisme di masa mendatang.

Pada kegiatan lomba karya tulis yang dinilai Ketua Juri Yas. Harefa, S.Pd anggota Ester Pasaribu dan Samadaya Ziliwu, S.Sos dengan hasil Juara I Franstino Ndruru, Juara II Past Sabarwati Mendofa dan Juara III Gerhard F. Hulu masing – masing diberikan hadiah berupa Trophy, Piagam, dan Tabanas dari sponsor Bank sumut Cabang Gunungsitoli. (esp/kap)

Nias (SIB)
JPU (jaksa penuntut umum) menuntut 3 (tiga) terdakwa korupsi di Pemkab Nias masing-masing 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama tahanan sementara, membayar uang pengganti secara tanggung renteng Rp 5,6 M lebih dengan perincian FZ Rp 1 M, dan BZ Rp 3,6 M serta LD Rp 1 M dan denda masing-masing Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta serta membayar biaya perkara masing-masing Rp 5000. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar harta terdakwa disita dan jika hartanya tidak cukup maka kekurangannya diganti dengan kurungan 1 (satu) tahun penjara.
Mereka yaitu FZ bekas Sekretaris Bupati Nias, BZ bekas Kabag Umum dan LD Bendahara Pengeluaran. Tuntutan itu dibacakan jaksa Andalan Zalukhu pada sidang di PN (pengadilan negeri) Gunung Sitoli di Jalan Pancasila No 14 Gunung Sitoli Kamis (19/8). Majelis hakim dipimpin Togar Simamora dengan Hakim Anggota Edison dan Yudistira Alfian serta Panitera Trisman Zendrato.
Jaksa berpendapat mereka terbukti korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melanggar pasal 3 yunto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang korupsi dan diubah menjadi UU No 20 tahun 2001.
Pada sidang itu yang dibacakan hanya surat tuntutan sedangkan berkas keterangan pemeriksaan tidak dibaca atas permintaan ketua majelis.
Di persidangan BZ mengatakan, sebagian dana digunakan antara lain Rp 450 juta untuk DPRD Nias agar DPRD mau mensahkan APBD, Rp 350 juta untuk biaya koordinasi dengan DPRD dan Rp 300 juta untuk membantu 6 (enam) orang yang berperkara. Uang itu diberikan kepada M Ingati Nazara di rumahnya.
Mantan Ketua DPRD Nias Tidak Dihadirkan Jaksa
Mantan Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara tidak dihadirkan jaksa meski sudah diperintah hakim unuk didengar keterangannya di persidangan. Kajari Gunung Sitoli Edi Sumarno yang ditanya wartawan SIB di ruang kerjanya (3/8) mengatakan pihak sudah memanggil M Ingati Nazara tetapi tidak mau hadir sedangan pihaknya tidak bisa menghadirkan secara paksa karena hakim tidak membuat penetapan untuk dihadirkan secara paksa. “Seharusnya hakim membuat penetapan untuk dihadirkan secara paksa karena ada dalam berkas,” ujarnya.
Sementara Ketua Majelis hakim T Simamora menanggapi pernyataan Kajari mengatakan, seharusnya jaksa memeriksa mantan Ketua DPRD Nias karena ada dalam berkas seharusnya diperiksa dan dijadikan saksi atau terdakwa barulah pihak hakim bisa membuat penetapan untuk dihadirkan secara paksa jika yang dipanggil tidak mau hadir.
Pada sidang itu penasehat yang hadir yaitu Yudikasi Waruwu mendapingi Z dan L Simbolon mendampingi BZ sedangkan Penasehat Hukum Luther Daely tidak hadir sidang dilanjutkan Selasa (31/08). (OLS/LZ/s)

Medan (SIB)
Tim Reses DPRD Sumut dari Dapem (daerah pemilihan) VII meliputi Nias, Gunungsitoli, Nisel, Nias Barat dan Nias Utara menyesalkan, kegiatan penebangan hutan yang dilakukan PT Teluk Nauli selaku pemilik HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Penyesalan ini diungkapkan Ketua Tim Reses DPRD Sumut dari Dapem VII Ramli kepada wartawan, Jumat (20/8) di gedung dewan, terkait dengan hasil temuan Reses anggota dewan ke Dapem VII baru-baru ini.
Dikatakan Ramli, saat ini di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan sedang dimulai proses operasional kegiatan penebangan hutan oleh PT Teluk Nauli, tapi sangat disesalkan, di tengah-tengah masyarakat muncul pro dan kontra, karena masalah penebangan hutan itu menjadi simpang siur.
“Kami minta melalui Kadis Kehutanan Sumut maupun PT Teluk Nauli segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak, tugas dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemegang izin,” ujarnya.
Karena, kata Ramli dari FP Demokrat itu, Tim Reses VII khawatir arogansi kekuasaan dan mental kapitalisme akan menempatkan rakyat pada posisi tidak berdaya dilakukan oleh pengusaha dari PT Teluk Nauli.
“Dalam hal ini, kami minta perhatian Gubsu, sebelum hal-hal yang tidak konstruktif terjadi, antara masyarakat dengan Pemda Nisel, antara masyarakat dengan perusahaan dan antara sesama masyarakat,” ungkapnya.
Di bagian lain yang diperoleh tim reses Dapem VII, lanjut Ramli masalah Kepulauan Nias terutama di Pulau-pulau Batu memiliki potensi perikanan yang luar biasa, tapi masih belum sepenuhnya menjadi hak masyarakat, karena kekurangan sumber daya dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur.
Selain itu, katanya lagi, pemboman ikan akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Laut Pulau-pulau Batu yang dapat merusak biota laut dan kelestarian laut di wilayah tersebut. Pengeboman ikan itu terjadi dikarenakan, masih lemahnya pengawasan dari aparat Polri airud akibat sarana pendukung yang tidak memadai, seperti kurangnya armada kapal cepat dalam melakukan patroli pengawasan laut.
“Sampai saat ini personil Pol Airud yang bertugas di Pulau-Pulau batu belum memiliki tempat tinggal dan masih menumpang di rumah-rumah penduduk setempat,” ujarnya.
Penyebab lain makin maraknya pengeboman ikan, tambahnya, masyarakat masih kurang peduli untuk melaporkan peristiwa pengeboman ikan, bahkan masyarakat setempat ikut ambil bagian dari kegiatan pengeboman. “Memang ada tersangka diamankan kepolisian diduga terkait pengeboman ikan, tapi sampai saat ini di Pulau-pulau Batu belum ada dijerat hukum,” ujarnya. (M10/g)

Gunung Sitoli (SIB)
Pikir Jadiaman Harefa (22) mahasiswa STIE warga Hilundra Kecamatan Lotu, Nias Utara dihukum 5 (lima) bulan penjara karena dinilai terbukti mencetak dan mengedarkan uang palsu serta menggunakannya sebagai alat membayar. Sedangkan rekannya Ferisman Harefa (19) pelajar SMK Negeri I Sitoli Eri warga Lombusaua, Lotu Kabupaten Nias Utara dihukum 4 (empat) bulan penjara dan mereka dikenakan biaya perkara masing-masing Rp1000,-
Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Togar Simamora dibantu Hakim Anggota Erita Harefa dan Bangun Sagita Rambe serta Panitera Anuar Gea di PN (pengadilan negeri) Gunung Sitoli Kamis (12/8).
Menurut hakim hal yang memberatkan terpidana Pikir Jadiaman Harefa yaitu terpidana pernah dihukum dan perbuatan mereka dapat merugikan dan mengacaukan perekonomian Negara. Sedangkan hal yang meringankan yaitu mengakui perbuatan dengan terus terang.
Dari kedua terpidana disita uang palsu sebanyak 110 lembar pecahan Rp50.000 senilai Rp5,5 juta untuk dimusnahkan. Satu unit computer dan printer merk Canon serta scanner disita untuk Negara. Empat kubik kayu dikembalikan kepada pemiliknya Sabadodo Waruwu yang dibeli terpidana dengan uang palsu yang dicetak terpidana.
Hakim ketua Togar Simamora yang ditanya wartawan SIB perihal ringan hukuman yang diberikan mengatakan karena mereka masih sekolah. “Bagaimana timbul rasa jera berbuat jahat kalau ringan hukumannya” tanya SIB lebih lanjut. Simamora mengatakan mereka itu masih pemula.
JPU (jaksa penuntut umum) Andalan Zaluku pada sidang tgl (2/8) menuntut agar kedua terpidana dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Setelah tuntutan dibacakan kedua terpidana dikeluarkan hakim dari tahanan.
Kedua terpidana ditangkap polisi tgl (9/5/2010) atas pengaduan S Waruwu pemilik kayu. Terpidana dikenakan pasal 244 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP.
Panitera Anuar Gea yang ditanya SIB Kamis (19/8) mengatakan pihak jaksa banding atas putusan hakim.
Pikir Jadiaman Harefa baru saja ke luar dari penjara dalam kasus pengancaman. (OLS/f)

Nias (SIB)
Bupati Nias Binahati B Baeha (pelapor) karena nama baiknya merasa dicemarkan yang diduga dilakukan terdakwa Herman Jaya Harefa kembali disidangkan di PN (pengadilan negeri) Gunungsitoli Jalan Pancasila Gunungsitoli, Kamis(18/08). Majelis hakim dipimpin Togar Simamora dengan hakim anggota Erika Harefa dan Yudistira Alfian serta panitera pengganti HS Gulo.
Menjawab JPU(jaksa penuntut umum) Tehe Waruwu, pelapor Binahati mengadukan terdakwa karena merasa nama baiknya dicemarkan atas surat terdakwa selaku ketua LSM LPKHN yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Menjawab hakim ketua, Binahati melaporkan terdakwa ke Polres Nias karena isi surat terdakwa itu ia merasa teraniaya serta pembunuhan karakter sebagai pejabat Negara, karena dituding sebagai pencuri uang Negara dan bupati terkorup di Indonesia.
Bupati Binahati B Baeha meminta kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia pernah meminta kepada rekanan dana taktis sebanyak 10 persen untuk mengerjakan proyek R2KN (rehabilitasi,rekonstrukti kepulauan Nias).
Terdakwa mengajukan izin kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor dan diizinkan. Terdakwa bertanya “apakah saudara pelapor (Binahati B Baeha) tidak merasa keberatan ketika salah satu media memberitakan bahwa saudara maling uang rakyat dan bupati terkorup. “Itu tidak benar dan saya belum pernah dihukum” jawab Binahati.
Lalu terdakwa kembali mengajukan pertanyaan,sudah berapa kali saudara pelapor diperiksa jaksa di Kejari Gunungsitoli dan di Kejatisu Medan dalam kasus PSDA (provisi sumber daya alam) ? Mendengar pertanyaan ini hakim ketua meminta terdakwa untuk tidak mengajukan pertanyaan tersebut karena tidak ada hubungannya dengan perkara.
Terdakwa juga menanyakan kepada pelapor dari mana ia mendapatkan fotokopi surat terdakwa, pelapor menjawab dari Satpol PP(polisi pamong praja). Terdakwa minta kepada hakim agar Satpol PP dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya karena isi surat yang diakui terdakwa hanya halaman tiga sementara halaman pertama dan dua bukan surat terdakwa.
Menjelang sidang ketika pelapor mau masuk ke ruang sidang lewat pintu samping,pelapor merampas kamera wartawan antv Onlihu Ndraha yang akan mengambil foto pelapor sambil mengatakan mengapa di foto-foto saya kurusak nanti kameramu itu, lalu kamera yang sudah dipegang pelapor akhirnya dikembalikan.
Onlihu Ndraha yang diminta wartawan SIB atas prilaku Bupati Binahati ia belum bersedia berkomentar dan masih menunggu jawaban dari pimpinan ANTV dari Jakarta.
Untuk mendengar saksi berikutnya hakim menetapkan sidang 30 Agustus. (OLS/x)

Medan (SIB)
Tim DPRD Sumut dari Dapil (daerah pemilihan) VII meliputi Kabupaten Nias, Nisel, Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli, sangat prihatin melihat aset UPT BPI (Balai Pengelolaan Ikan) milik Pempropsu senilai miliaran rupiah di Kecamatan PP (Pulau-pulau) Batu Kabupaten Nisel, kini hanya tinggal besi tua, sehingga ada kesan menyia-nyiakan aset dan mubazir.
Demikian laporan hasil reses DPRD Sumut ke Dapil VII disampaikan Ketua Tim Reses Analisman Zalukhu SSos MSP dalam rapat paripurna dewan dipimpin ketua dewan H Saleh Bangun didampingi wakil ketua HM Affan SS, Ir H Chaidir Ritonga MM, Ir H Kamaluddin Harahap, MSi dan Sigit Pramono Asri SE, Rabu (18/8) di gedung wakil rakyat tersebut yang dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Sekdaprosu RE Nainggolan.
Analisman menyebutkan, UPT Balai Pengelolaan Ikan di Kecamatan Pulau-pulau Batu kondisinya sangat memprihatinkan, karena atapnya jebol dan UPT itu kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi, sehingga saat ini hanya tinggal besi tua. Namun, ada 11 PNS yang ditempatkan tanpa memiliki tugas yang jelas.
“Saat bertemu dengan tim reses, beberapa PNS mengaku tidak ada kegiatan dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebagai PNS hanya melaksanakan perintah dari Kadis Perikanan dan Kelautan Propsu,” ajarnya.
Karena itu, kata Analisman, tim reses dapil VII terdiri dari Ramli, Sudirman Halawa, Suasana Dachi dan Restu Kurnia Sarumaha meminta Gubsu membenahi asset balai pengelolaan ikan tersebut dan kemudian difungsikan kembali, agar aset yang sudah menelan biaya miliaran rupiah itu tidak menjadi mubazir dan sia-sia.
Keprihatinan yang sama juga dilontarkan Tim Reses dapil VII, karena sudah 65 tahun Indonesia merdeka, masyarakat PP Batu, Hibala, PP Batu Timur belum menikmati pelayanan bank, sehingga untuk menikmati gaji terpaksa harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam setiap bulan di Teluk Dalam.
Padahal, katanya, masyarakat sudah menyiapkan lahan secara hibah untuk mengharapkan kehadiran bank di daerah tersebut, terutama Bank Sumut atau BRI untuk bisa membantu aktivitas perekonomian dan keuangan masyarakat di daerah yang ‘jauh’ tersebut. Tapi alasan bank selama ini terkendala PLN tidak beroperasi 24 jam. Untuk itu, diminta Gubsu dan Dirut Bank Sumut membuka cabang minimal cabang pembantu di PP Batu, karena PLN sudah beroperasi penuh selama 24 jam.
Di bagian lain, Analisman melaporkan maraknya pemboman ikan dan ‘jaring setan’ atau jaring gurami lebih parah dari pukat Harimau di Perairan PP Batu. Sementara keberadaan Polsek dan Pol Air selama ini masih kurang berfungsi dengan alasan keterbatasan fasilitas alat pendukung, sehingga aparat terkesan tidak berdaya menghadapi kelicikan pelaku pengeboman ikan itu.
“Kami minta perhatian serius dan langkah konkrit dari Kapoldasu mengungkap, menangkap dan menghukum pihak-pihak terlibat pengeboman, karena pengeboman itu merusak dan menghancurkan sumber daya laut dan ekosistem di perairan PP Batu,” ujarnya.
Terkait masalah penebangan hutan di Kecamatan Hibala oleh PT Teluk Nauli, Analisman menyesalkan munculnya pro kontra dan dikhawatirkan akibat arogansi kekuasaan dan mental kapitalisme akan menempatkan rakyat pada posisi tidak berdaya oleh perusahaan.(M10/ r)

Dukungan dan fasilitas: Pihak PT Askes menyediakan 300 buah baju kaos telah dibagikan kepada SKPD secara proposional, bahan Lucky sebanyak 30 unit, Instruktur, Sound System, snack untuk 300 orang, tenda dan kursi, publikasi dan dokumentasi. Dukungan bahan Lucky Draw dari Bank Sumut sebanyak 15 buah baju kaos, Bank BNI sebanyak 2 buah jam dinding, Bank BRI sebanyak 2 buah setrika, Bank Danamon 1 buah cangkir, 1 buah termos dan 1 buah payung. Dukungan tempat koordinasi dan arahan dari Pemerintah kabupaten Nias dan teknis penyelenggaraan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Nias. Dukungan Pengerahan PNS oleh Kepala SKPD.
Sekda Martinus Lase bertindak sebagai Pemimpin Apel dan komandan apel Esromo Waruwu.S.Pd sebelum pelaksanaan senam sehat bersama Askes kegiatan ini diprakarsai oleh PT Askes dan teknis difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi peserta Askes dilingkungan Pemkab Nias. “Karena itu saya menyambut baik kegiatan ini dan saya mengajak kita semua untuk mengikutinya dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan serta dalam suasana yang penuh kegembiraan, tukas Sekda Martinus Lase.
Tujuan olahraga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh pertahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
Dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat serta mempublikasikan sistem-sistem keolahragaan nasional maka Kementrian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan asosiasi kebugaran jasmani Indonesia meluncurkan senam kebugaran jasmani yang kita kenal dengan SKJ 2008.
Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada PT Askes yang telah memprakarsai kegiatan ini dan kami harapkan agar pelayanan kepada peserta Askes dilingkungan Pemkab Nias semakin ditingkatkan dalam bentuk yang lain, tambah Sekda.
Kepada para Kepala SKPD saya menghimbau agar senantiasa berupaya meningkatkan kesehatan PNS dilingkungannya sehingga mereka semakin produktif dan kreatif. Gunakanlah fasilitas yang telah disediakan berupa CD SKJ 2008 yang sudah dibagikan dan Instruktur yang sudah mengikuti pelatihan. Diharapkan setiap hari Jumat setiap Instansi dapat melaksanakan SKJ 2008 ini, mari kita jadikan kegiatan senam sehat bersama Askes ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat olahraga bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Kepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Nias saya ucapkan terimakasih, semoga melalui kegiatan ini semakin terbina hubungan kekeluargaan dikalangan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, harap Sekda MArtinus Lagi.
Setelah acara senam sehat dilanjutkan dengan kegiatan Lucky Draw dengan berbagai hadiah terdiri dari payung, jam dinding, TV, sitrkat, senter listrik dan alat – alat dapur lainnya.(LZ/g)

Demikian dikatakan, Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah (LPMEL), Saroli Giawa SE, Ketua Presidium Forum Demokrasi Pemantau Pembangunan Kepulauan Nias (Fordeppen) Christian Telaumbanua dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Pemuda Kepulauan Nias (Formappnis) Fakha Telaumbanua SPd, SH di Medan, Rabu (4/8).
Ketua Umum LPMEL Saroli Giawa SE, mendesak Pemkab Nias Utara dan BKN Regional VI untuk sesegera mungkin mengeluarkan SK dan memproses calon CPNSD Nias Utara formasi tahun 2009, agar para calon CPNSD yang telah ditetapkan lulus dapat menikmati arti dari pemekaran/otonomi daerah.

Menurut Saroli yang juga wakil ketua DPD PNI Sumut kordinator wilayah kepuluan Nias yang ditemui di kantor DPRD Sumut, tujuan pemekaran daerah pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari berbagai sudut termasuk bagi 50 CPNSD yang telah dinyatakan lulus, untuk menikmati kebutuhan hidupnya. Pemekaran bukan untuk merugikan masyarakat tetapi meningkatkan hidupnya. Untuk itu ia mengharapkan kepada Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas proses CPNSD di Kabupaten Nias Utara.

Hal senada juga dikatakan Ketua Presidium Fordeppen, Christian Telaumbanua, agar para mantan Pjs Bupati Nias Utara dan BKD Nias Utara, yang selama ini menangani CPNSD formasi tahun 2009 jangan menyakiti atau mengobok-obok CPNSD yang sudah lulus.

Ketum Formappnis Sumut Fakha Telaumbanua didampingi Sekum Eliezeri Waruwu di Mapolda Sumut, terkait dengan kasus CPNSD di Kepulauan Nias seperti Nias Utara, Nias Barat, Nias dan Kota Gunung Sitoli, mendesak pihak Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini pihaknya yakin Kapolda Sumut, Irjen Pol Oegroseno SH mampu mengusut kasus tersebut.

Sebagai putra Nias Utara, meminta agar BKN Regional VI dalam mengeluarkan NIP CPNSD Nias Utara lebih transfaran dan jangan terkesan tebang pilih, dan kepada Pemkab Nias Utara memproses pengeluaran NIP kepada 50 orang yang telah dinyatakan lulus.

Sementara anggota DPRD Sumut dari komisi A, Suasana Daeli SH yang dihubungi melalui telepon selulernya, meminta BKN Regional VI Sumut untuk memproses dan mengeluarkan NIP 50 orang CPNSD di Kabupaten Nias Utara untuk Formasi tahun 2009 secara transparan, agar jangan terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat Nias Utara.(M.23/g)

Menurut Ama Eronu Telaumbanua selaku Ketua panitia di sela-sela pertemuan, Keturunan Balugu Lalaizihono selama itu tidak pernah saling mengunjungi atau memberitahukan sekalipun ada di antara mereka yang mengalami suka dan duka. “Namun melalui pertemuan ini kerinduan untuk berkeumpul kembali seluruh keturunan Balugu Lalaizihono terjawab sudah yang dihadiri semua keturunan baik dari anak laki-laki dan perempuan sampai ke anak cicit,” ujar Ama Eronu.
Dalam pertemuan yang akrab dan penuh kebahagiaan yang dihadiri sekira 800 orang itu ( dari luar Pulau Nias hanya dua keluarga), semua yang hadir sangat terharu karena baru kenal satu sama lain siapa saudaranya yang paling dekat.

Pertemuan yang diawali kebaktian pada 4 Juli 2010 dipimpin Evangelis Ama Luter Telaumbanua dari Desa Hiligo’ogamo dan 11 Juli 2010 dipimpin Pdt Ama Sion Telaumbanua STh. Dalam khotbahnya, kedua hamba Tuhan itu menegaskan, apa yang terjadi ini merupakan sejarah dan berkat serta muzizat dari Tuhan Yesus Kristus khususnya bagi semua keturunan Balugu Lalaizihono. Keduanya mengajak semua keturunan Balugu Lalaizihono semakin mempererat rasa kekeluargaan dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Selesai acara kebaktian dilanjutkan menjelaskan silsilah keturunan atau dalam bahasa Nias Tambo oleh Ama Joni Telaumbanua, keturunana tertua yang ada saat ini kemudian makan bersama.

Ama Eronu Telaumbanua selaku pemrakarsa pertemuan sekaligus Ketua Panitia dalam sambutannya menyatakan, melatarbelakangi pertemuan itu karena merasa malu selama ini banyak orang setiap ketemu mengatakan bahwa keluarga/saudara tapi tidak kenal dan paling menyedihkan ada yang melakukan pernikahan tanpa ditanya asal usulnya padahal masih saudaranya atau ada juga yang bertngkar baru mengetahui mereka masih saudara/keluarga.
Untuk itu, diharapkan kepada seluruh keturunan Balugu Lalaizihono, mulai saat ini supaya membina rasa kekeluargaan dimana pun berada. “Mari kita bersama-sama memelihara, membina dan menjaga nama baik keluarga besar Balugu Lalaizihono,” imbaunya sembari menyebut hal mendesak segera diselesaikan mengenai Tambo keturunana Balugu Lalaizihono dan nama Desa Sisambalahe yang sudah dirubah menjadi Desa Sisarahili Sisamabalahe sejak tahun 70-an.

Kepada Pemko Gunungsitoli diminta mengembalikan nama desa itu yang sebenarnya Desa Sisambalahe.Juga disepekati nama perkumpulan itu yaitu “Orahua Wahasara Dodo Nga’oto Balugu Lalaizihono Sisambalahe”. Susunana pengurus antara lain Pensehat Ama Joni Telaumbanua, Ama Eronu Telaumbanua, Ama Adaria Telaumbanua, Ama Opiner Telaumbanua, Ama Sion Telaumbanua. Ketua umum Ama Alfa Telaumbanua, Ketua Ama Demi Telaumbanua, Ama Loys Telaumbanua, Ama Flora Telaumbanua, Ama Toni Telaumbanua, sekretaris Ama Waudu Adam Telaumbanua, wakil sekretaris Ama Reza Telaumbanua, Ama Kris Telaumbanua, bendahara Ina Kevin Halawa, wakil bendahara Ina Nadya Sinaga.(r9/g)