Gunungsitoli, (Yaahowu Nias)
Terkait isu hangat di tengah masyarakat Kepulauan Nias saat ini, tentang rencana pendeklarasian dan pembentukan Badan Persiapan (BPP) Provinsi Nias dalam waktu dekat ini, sejumlah tokoh di Kepuluan Nias meminta agar rencana pembentukan BPP itu ditunda untuk sementara karena dinilai terlalu dini dan prematur.

Namun pada prisipnya para tokoh di Kepulaan Nias setuju mewujudkan Nias menjadi satu Provinsi dimasa yang akan datang.

Pdt. Tuhony Telaumbanua M.Si. Phd merupakan salah seorang tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli saat diminta tanggapannya mengatakan, wacana tentang provinsi Nias bukan hal yang baru, Ia mengaku hal ini pernah didiskusikan pada tahun 2002 di UKI Jakarta oleh para tokoh Nias.

Terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Nias, pada prinsipnya seluruh masyarakat Nias setuju, namun untuk rencana pembentukan BPP dalam waktu dekat ini dinilai terlalu cepat dan diminta ntuk ditunda sementara.

“Kondisi kabupaten/kota yang baru saja dimekarkan masih ngos-ngosan, ditambah belum ada pemerintah yang defenitif. jadi jika kita berbicara tentang pembentukan Provinsi Nias hal itu merupakan tugas berat untuk 10 sampai 20 tahun kedepan,” tegas Direktur STT Sundherman yang juga mantan wakil ketua DPRD Nias priode 1999-2004.

Tehony mengumpamakan rencana pembentukan Provinsi Nias dalam pepatah masyarakat Nias”Boi Hulo Ganuno Galawa I‘osa‘o Gara Sebua, Fa‘amate Lua-lua (jangan seperti laba-laba yang sombong memikul batu besar yang akhirnya mengalami kematian)

Di tempat terpisah Adrianus Zega, ST tokoh masyarakat Kabupaten Nias Utara kepada Analisa di kediamanya Senin, (8/2) mengatakan, mendiskusikan dalam sebuah pembicaraan tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Nias hal yang sangat baik, namun rencana untuk memformulasikan itu dalam satu perjuangan formil seperti pembentukan BPP dinilai terlalu dini atau prematur.

Terlalu Maju

Ketua PC NU Kabupaten Nias Abdul Majid C. SE, saat diminta tanggapannya mengatakan, pada prinsipnya pihaknya setuju untuk mewujudkan Provinsi Nias di masa yang akan datang, namun jika hal itu dipaksakan saat ini menurutnya hal itu merupakan kebijakan yang terlalu maju tanpa memikirkan efek dari sebuah kebijakan itu.

Persiapan pembentukan provinsi Nias perlu dikaji dan dianalisa serta perlu perhitungan yang matang, hingga kebijakan itu tidak sia-sia yang pada akhirnya hanya menghabiskan waktu dan energi serta materi. Ia mengharapkan ditundanya rencana pembentukan BPP.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum DPP Syalom Raradodo Daeli, S.IP kepada Analisa mengungkapkan, pada prisipnya setuju untuk menjadikan Nias ke depan sebagai Provinsi tetapi selayaknya untuk mewujudkan rencana itu secara hirarki aspirasi itu berasal dari masyarakat bawah yang diteruskan kepada wakil rakyat untuk disampaikan kepada pihak pemerintah yang lebih atas bukan malah sebaliknya.

Jangan pencanangan aspirasi masyarakat dalam pembentukan provinsi Nias hanya merupakan ambisi untuk mencari popularitas semu, tuturnya.

Ia menyarankan, untuk rencana pembentukan BBP Provinsi Nias hendaknya tidak dilakukan saat ini karena dinilai terlalu dini, selayaknya sebelum pembentukan BPP Provinsi Nias terlebih dahulu para tokoh lintas kabupaten dan seluruh pimpinan daerah memikirkan pembentukan forum legislasi yang merupakan gabungan dari lima kabupaten/kota yang berada diwilayah kepulauan Nias.

Pj. Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, MSP yang dihubungi secara terpisah mengatakan sangat setuju mewujudkan Nias sebagai satu Provinsi, namun tidak disaat kondisi daerah otonom baru sedang megap-megap sekarang ini.

Saat ini, pihaknya sedang fokus melakukan penataan Kota Gunungsitoli baik internal maupun eksternal, hingga kedepan Kota Gunungsitoli mampu untuk mandiri, sedang rencana pembentukan BPP Provinsi Nias dinilai belum waktunya melihat kondisi tiga daerah otonom yang baru mekar masih seumur jagung dan meminta untuk ditunda.

Baik Adrianus Zega, ST, Pdt. Tuhony Telaumbanua M.Si. Phd, Abdul Majid C. SE dan Raradodo Daeli, S.IP mengungkapkan, hal yang mendesak dan hendaknya dilakukan saat ini yakni, seluruh elemen yang ada di kepulauan Nias baiknya memfokuskan diri mengokohkan pondasi dalam pembangunan-pembangunan di berbagai aspek di daerah otonom baru, seperti ekonomi, infrastruktur, pembenahan sarana prasarana dan lain sebagainya yang dianggap perlu bagi kemajuan daerah otonom yang baru disahkan.

Untuk pembahasan dan mewujud nyatakan kepulauan Nias menjadi satu daerah provinsi, merupakan program jangka panjang yang pada akhirnya merupakan tujuan akhir dari seluruh masyarakat kepulauan Nias dan untuk rencana pembentukan BPP hendaknya ditunda untuk sementara. (Sumber: Analisa/kap)