Pemko Gunungsitoli dan Kanibar Pastikan Tidak Hadir pada Acara Pembentukan BPP Provinsi Nias
Gunungsitoli, (Yaahowu Nias)
Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Barat memastikan tidak akan hadiri undangan tim fasilitator terkait pembentukan Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Nias sebagaimana surat undangan yang disampaikan
Tim Fasilitator pembentukan BPP Provinsi Nias yang diadakan pada hari Rabu, 17 Pebruari 2010 di gedung DPRD Nias.
Hal itu disampaikan Walikota Gunungsitoli kepada Analisa di ruang kerjanya, Senin (15/2) menyikapi undangan itu.
Menurutnya, pembentukan provinsi Nias harapan seluruh masyarakat Nias namun hal itu tidak akan bisa dilakukan saat sekarang ini di tengah-tengah situasi Kota Gunungsitoli yang sedang megap-megap. “Yang jelas pemerintah Kota Gunungsitoli memastikan tidak akan hadir dan tidak akan merekomondasikan siapapun personil di jajaran Pemko Gunungsitoli untuk ikut ambil bagian dalam pembentukan BPP Provinsi Nias,” katanya.
Hal senada juga dinyatakan Sekda Kabupaten Nias Barat Sekda Zemi Gulo, SH ketika dihubungi melalui telepon selularnya. Ia mengaku, pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menerima undangan namun secara pribadi pihaknya memastikan tidak akan hadir. “Sikap kami jelas yakni tidak hadir lebihnya off the record, nama-nama yang diminta saja belum kami serahkan hingga saat ini, sedang keberadaan salah seorang pejabat Nias Barat dalam surat undangan itu tidak dalam kapasitas mewakili Kabupaten Nias Barat, mungkin itu bersifat pribadi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Nias Razali Zalukhu, S.Ag yang dikonfirmasi wartawann melalui telpon selulernya mengatakan, pihaknya mengundang seluruh unsur pemerintah kabupaten/kota untuk menyatukan pendapat. “Apa yang kita lakukan ini tidak harus terjadi sekarang, namun kita masyarakat yang peduli harus berjuang mulai sekarang. Untuk itu diharapkan semua pihak menyatukan tekad dan langkah untuk lebih maju kedepan, itulah tujuan rapat pada hari rabu mendatang untuk memberikan pemahaman terkait hal itu dan pengurus BPP nantinya bertugas untuk merangkul semua elemen masyarakat yang ada,” katanya. (kap)

ditulis pada 9 May 2010 at 3:15 pm